Sosialisasi Bandara Kulonprogo

Tim persiapan pembangunan bandara internasional di Kulonprogo akan segera melakukan tahapan sosialisasi pembangunan bandara berkonsep ‘airport city’ tersebut kepada warga terdampak pada 12 September 2014 mendatang. Tahapan sosialisasi berikut konsultasi publik ini diharapkan berjalan lancar dalam rentan waktu tiga bulan, sehingga Izin Penetapan Lokasi (IPL) Gubernur DIY muncul sebagai syarat tahapan pembebasan lahan.

“Kami sudah mengadakan rapat koordinasi antar kabupaten/kota dan pihak pemrakarsa pembangunan PT Angkasa Pura I (Persero), hasilnya akan memasuki tahapan sosialisasi dan konsultasi publik pada 12 September 2014 nanti atau pekan depan. Kalau tidak ada keberatan nanti Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan IPL Gubernur DIY,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, Arie Yuriwin kepada KRjogja.com, Selasa (2/9/2014).

Arie mengungkapkan pihaknya baru akan bekerja setelah IPL Gubernur DIY turun untuk melakukan pembebasan lahan pembanguanan bandara internasional berkapasitas 10 juta penumpang per tahun tersebut. Pihaknya akan bekerja dalam tim pelaksana pembebasan tanah bandara termasuk tim penaksir harga tanah (appraisal) dari BPN untuk pengadaan tanah yang sudah ditetapkan adalam IPL Gubernur DIY tersebut.

“Setelah IPL Gubernur DIY keluar akan diserahkan kepada BPN DIY yang akan membentuk Satgas A (pengukurannya) dan Satgas B (yuridis) untuk inventarisasi bidang tanah lokasi bandara dengan tenggang waktu selama 30 hari,” tuturnya

Arie menambahkan apabila tahapan inventarisai tanah bandara selesai, pihaknya akan membuat daftar nominatif siapa-siapa yang akan diberikan ganti rugi melalui pengumuman selama 14 hari. Daftar nominatif baru diserahkan ke jasa penilai untuk melakukan nilai appraisal melalui musyawarah dengan masyarakat terdampak yang membutuhkan waktu hingga satu bulan. Tim pengadaan tanah ini akan bekerja paling tidak hamipr satu tahun jika tidak ada halangan karena kunci pembangunan bandara terletak pada pembebasan lahan.

Sumber : KRJogja

Bandara Kulonprogo Jogjakarta Selesai 2016

Bupati Kulonprogo, H Hasto Wardoyo pada saat melakukan open house dengan masyarakat Kulonprogo di Rumah Dinas menyatakan optimistisnya bahwa bandara internasional yang dibangun di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selesai 2016. Pihaknya akan membantu pembebasan tanahnya.

Beliau menjelaskan, dalam melakukan proses pembangunan Bandara internasional di sepanjang Pantai Congot-Glagah pihaknya mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemkab Kulonprogo sebagai mediator antara masyarakat dan pemrakarsa yang membangun Bandara dalam pembebasan tanah.

Lahan yang akan digunakan merupakan hamparan pasir di pantai selatan seluas 637 hektare. Ada 419 kepala keluarga (KK) yang bakal terkena proyek ini. Menurut rencana mereka akan direlokasi di tempat yang tidak jauh dengan Bandara.

Bandara ini juga akan dilengkapi dengan airport city yang luasnya 83 hektare. Rencananya jalan yang menghubungkan ke Kota Yogyakarta ada dua, yaitu jalur jalan raya dan kereta api.

Dampak Pembangunan Bandara Kulonprogo, Pantai Congot Terancam Digusur, Nelayan Tunggu Sosialisasi

Ketua Kelompok Nelayan Bogowonto Congot, Surjani mengaku pihaknya masih menunggu sosialisasi dari pemerintah terkait pembangunan bandara internasional di Kulonprogo yang akan menghilangkan Pantai Congot. Sebelum kami mengambil sikap, kami akan tunggu sosialisasi secara resmi dari pemerintah. Sampai saat ini nelayan belum diberi sosialisasi mengenai pembangunan bandara baru Jogja tersebut.

Kalaupun Pantai Congot hilang akibat proyek tersebut, Surjani berharap agar pembangunan Pelabuhan Adikarto segera selesai. Sebab, dengan selesainya pelabuhan itu, kapal-kapal nelayan yang berukuran besar bisa berlabuh di sana.

Sebelumnya, Kepala Disbudparpora Kulonprogo Eko Wisnu Werdana mengatakan, berdasarkan studi kelayakan, Pantai Glagah dan Congot termasuk area yang akan dibangun bandara internasional. Namun, Eko tidak bisa memastikan apakah kedua pantai tersebut akan hilang sebagai asset wisata.

Meski begitu, Eko mengatakan bila pembangunan bandara tersebut berdampak pada kedua wisata pantai tersebut maka Disbudparpora akan mencari dan mengembangkan wisata alternatif lain.

Warga Minta Ganti Rugi Tanah Bandara Kulonprogo Tanpa Perantara

 

Warga yang kena dampak pembangunan bandara internasional di Kulonprogo berharap, penentuan harga tanah langsung dilakukan PT Angkasapura atau investor. Warga tidak ingin ada perantara terkait penentuan harga tanah calon bandara baru Jogja.

Selama ini, warga sudah tidak mempercayai keberadaan organisasi Kepedulian Sosial Desa (KSD) yang menjadi ‘wadah informasi’ terkait pembangunan bandara. Alasannya, selain KSD dibentuk tanpa musyawarah warga empat desa, ada beberapa pengurus KSD bahkan tidak memiliki lahan di kawasan calon bandara.

Kalau memang PT Angkasa Pura atau ada investor ingin membangun bandara di sini, silakan temui warga yang katanya terdapat 479 KK untuk menentukan besaran ganti rugi tanah. Kami tidak ingin ada perantara soal ini, apalagi lewat KSD,” ungkap salah seorang warga Palihan yang enggan disebut namanya.

Terpisah, Koordinator Kepedulian Sosial Desa (KSD) Kulonprogo R. Karmadi mengatakan, KSD tidak akan ikut-ikutan soal harga tanah milik warga. Menurut Karmadi, KSD hanya mengantisipasi dan menyiapkan dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang ditimbukan akibat pembangunan bandara tersebut.

Sosialisasi Bandara Kulonprogo Yogyakarta Dilaksanakan Akhir Agustus

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bakal mensosialisasikan lokasi pembangunan bandara internasional Jogja di Temon, Kulonprogo. Hal ini dilakukan karena masterplan bandara baru selesai akhir Agustus. Ketua Tim Fasilitasi Pembangunan Bandara Internasional yang juga Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kulonprogo, Triyono mengatakan, pihaknya bakal segera turun ke masyarakat untuk menggelar sosialisasi akhir bulan ini.

Hari ini telah digelar pertemuan di kompleks Kepatihan Jogja antara Pemprov DIY, Pemkab Kulonprogo, PT Angkasa Pura dan pihak konsultan untuk memaparkan draf akhir masterplan. Pertemuan hari ini merupakan penyampaian draf akhir dan masih ada peluang masukan yang diberikan pihak konsultan. Setleah itu, akhir bulan dipastikan selesai.

Posisi bandara mentok sampai ke jalan nasional, karena bandara yang akan dibangun ini adalah bandara terbaik di Indonesia sekaligus merupakan airport city. Lokasi bandara akan berjarak 100 meter dari bibir pantai, sehingga bisa meminimalisasi jumlah warga yang terdampak. Dengan alternatif keempat tersebut, warga yang terdampak berkurang menjadi 479 kepala keluarga (KK) berdasarkan data 2011, dari sebelumnya 670 KK berdasarkan data 2009